TARAKAN –Warga perbatasan makin semangat nih bahas soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabudaya! Gimana nggak? Dengan luas 14.247,50 km², 21 kecamatan, 232 desa, dan 8 kelurahan, Kabupaten Nunukan emang gede banget. Jangkauan layanan pemerintahan jadi tantangan tersendiri, apalagi buat daerah yang jauh dari pusat kabupaten.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, ngegas soal pentingnya SDM berkualitas buat mengelola wilayah yang luas ini. Dia yakin kalau DOB bisa bikin pelayanan publik makin dekat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Pemekaran ini bukan cuma keinginan daerah, tapi juga kebutuhan negara buat ningkatin pelayanan ke masyarakat,” kata Hermanus. Tapi tetep ya, keputusan final ada di tangan pemerintah pusat, sesuai regulasi yang berlaku.
Masalahnya, sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah (PP) terbaru soal pemekaran. Nunukan masih pakai PP Nomor 78 Tahun 2017, sementara aturan turunan dari UU Nomor 23 masih ditunggu-tunggu.
Antropolog Swiss dan Isu Dukungan Asing
Nah, ada cerita menarik nih! Kabarnya, ada antropolog asal Swiss yang ‘mendukung’ DOB Kabudaya. Hermanus buru-buru klarifikasi, bilang kalau si antropolog cuma observasi dan riset doang. “Dia cuma ngeliat dan ngamatin, bukan berarti ikut campur atau mendorong pemekaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Hermanus juga buka suara soal potensi ekonomi di Nunukan, terutama dari hasil hutan non-kayu yang lagi hits di Eropa, termasuk Swiss. Katanya, pemerintah daerah bakal mapping dulu biar pengelolaan sumber daya lebih optimal.
Forum Mahasiswa: DOB Harga Mati!
Diskusi soal DOB makin panas waktu Forum Mahasiswa Agabag Kota Tarakan ngadain musyawarah ke-13. Salah satu penasehatnya, Charles, nyatakan dukungan penuh buat DOB Kabudaya.
“1000 persen kita dukung! DOB Kabudaya harga mati dan merdeka!” serunya.
Dia juga menegaskan nggak ada campur tangan asing dalam perjuangan ini. “Kita nggak tahu soal itu, urusan presidium lah,” tambahnya.
Hermanus sendiri salut sama solidaritas mahasiswa dan berharap mereka terus aktif mendukung pengembangan SDM Nunukan.
Diskusi Publik: DOB dan Masa Depan Kaltara
Sabtu, 15 Maret 2025, Forum Keluarga Mahasiswa Dayak Agabag Tarakan (FKMDA) juga gelar diskusi publik bertajuk “Pengaruh Pemekaran Kabudaya terhadap Ekonomi, Sosial, dan Politik Kaltara” di Tarakan Timur.
Salah satu pembicara, Ismit Mado, tegas bilang kalau pemekaran di Kaltara itu strategi penting buat pembangunan. “Luas Kaltara tuh lebih dari gabungan Jawa Barat sama Jawa Tengah! Harusnya bisa lebih dekat ke rakyat,”katanya.
Senada, pengamat otonomi daerah Eko Prasojo, bilang pemekaran ini bakal perbaiki pelayanan publik di wilayah luas kayak Kaltara. “Kalau nggak dimekarkan, kontrol dan pelayanan ke masyarakat makin lemah,” ujarnya.
Perbatasan: Perut Malaysia, Hati Merah Putih
Mantan Wali Kota Tarakan, dr. Yusuf S.K., sempat nostalgia soal perjuangan pembentukan Provinsi Kaltara. “Dada kami merah putih, tapi perut kami Malaysia,” kenangnya, menyoroti realitas sosial di perbatasan.
Kaltara sendiri kaya SDA, mulai dari migas sampai batu bara. “Yang dibutuhin sekarang cuma keberanian buat ngelola. Modal SDM udah ada!” tambah Ismit.
Diskusi ini juga bahas aspek budaya dan antropologi. Ada penelitian yang nunjukin kalau pemekaran bisa memperkuat identitas budaya lokal.
“Bayangin kalau Malinau dimekarkan jadi Apo Kayan, Krayan, dan Kabudaya. Mereka bisa bagi tugas buat bangun daerah bareng!” ungkap seorang panelis dengan optimisme.
