NUNUKAN – Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni, udah angkat bicara nih, guys! Katanya, kalau pemerintah pusat masih aja tutup mata sama hak-hak masyarakat Krayan, mendingan Krayan bikin Daerah Otonomi Baru (DOB) sendiri aja!
Wilayah perbatasan yang sering disebut “beranda NKRI” ini, menurut Ryan, masih jauh dari kata diperhatiin. Padahal, jargon “beranda NKRI” udah sering banget diumbar-umbar.
“DOB itu salah satu solusi kalau lima kecamatan di Krayan terus-terusan dianggurin. Emang sih, DOB bukan solusi yang paling oke, tapi kalau pemerintah pusat gak ada komitmen buat benerin wilayah perbatasan, khususnya Krayan, ya udah, mendingan pemerintah pusat cabut aja moratorium DOB dan bikin Krayan jadi daerah otonom,” ujar Ryan, Senin (7/4/2025).
Ryan juga bilang, pemerintah pusat itu kunci utamanya buat mewujudkan perhatian nyata ke Krayan.
“Semuanya balik lagi ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Dia mempertanyakan konsistensi pemerintah yang sering banget ngangkat isu perbatasan sebagai wajah NKRI, tapi kenyataannya nol besar.
“Kalau pemerintah gak konsisten sama omongannya sendiri, ya udah, DOB jadi solusi. Walaupun mungkin perkembangannya bakal lambat, tapi mendingan daripada nungguin janji-janji manis pemerintah pusat,” tambahnya.
Menurut Ryan, wacana DOB ini udah lama banget jadi aspirasi masyarakat Krayan.
“Sebenarnya, DOB udah jadi aspirasi yang disuarakan masyarakat Krayan dari beberapa tahun lalu,” ungkapnya.
Tapi, keinginan ini terbentur moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan pemerintah pusat.
“Kendalanya ya moratorium itu, tapi kalau hak masyarakat terus diabaikan, ini bisa jadi senjata pamungkas,” katanya.
Saat ditanya soal estimasi waktu buat pemerintah pusat kalau Krayan terus dianggurin, Ryan enggan berspekulasi.
“Gue lebih suka ngomong normatif aja. Ngasih estimasi itu kayak ngancam, dan gue rasa itu gak perlu,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa fokusnya adalah mendorong solusi, bukan cuma ngasih tenggat waktu.
Sebagai anggota DPRD Nunukan, Ryan menegaskan komitmennya buat terus mengawal aspirasi masyarakat Krayan.
“Gue bakal terus berusaha supaya pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat serius nanganin masalah di perbatasan, khususnya Krayan. Tentu aja, upaya gue sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sebagai anggota DPRD Nunukan,” paparnya.
Dia menyoroti bahwa perhatian ke Krayan bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga hak dasar masyarakat yang selama ini diabaikan.
“Kalau Krayan jadi DOB, mungkin bakal merangkak naik perlahan, tapi itu lebih baik daripada stagnan karena ketidakseriusan pemerintah,” pungkas Ryan.
