TARAKAN – Baru-baru ini, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara (Kaltara) angkat bicara soal konflik kepentingan di laut yang bikin nelayan tradisional resah. Mereka merasa hak mereka buat cari ikan di laut udah dirampas sama kegiatan ekonomi kayak pertambangan batu bara dan perusahaan kayu kertas yang punya armada besar. Gimana sih solusinya?
Nanda Otremoles, pengawas perikanan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Tarakan, ngasih penjelasan. Menurutnya, tata ruang laut dan perencanaan udah diatur sama pemerintah provinsi Kaltara dan KKP. Nah, sekarang lagi dibahas soal zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil buat nentuin mana wilayah buat nelayan dan mana yang buat industri atau pariwisata.
“Berdasarkan keluhan nelayan tradisional, zona penangkapan ikan, zona pelayaran, dan zona budidaya itu sering bentrok,” ujar Nanda.
PSDKP sendiri lebih fokus ke pengawasan. Jadi, tugas mereka adalah memastikan semua kegiatan perikanan berjalan sesuai aturan yang ada demi kelestarian sumber daya laut. “Untuk pengelolaan perairan di bawah 12 mil, itu wewenang pemerintah provinsi Kaltara sebagai penerbit izin,” jelas Nanda.
Tugas PSDKP adalah membantu dinas provinsi buat ngawasi kegiatan perikanan supaya tetap sesuai aturan. Soal tuntutan KNTI Kaltara yang minta UU zonasi harus sesuai karakter wilayah, Nanda bilang itu jadi PR buat semua pihak.
“Zona perikanan udah ada, tapi kondisi perairan Kota Tarakan yang kecil dan dikelilingi lautan bikin zonanya sering bentrok sama zona lain. Sekarang lagi dirapatkan biar nggak tabrakan lagi,” bebernya.
Nanda juga ngasih gambaran soal kondisi sosial ekonomi nelayan di Kota Tarakan. Menurutnya, hampir 95 persen nelayan tradisional punya kapal dengan berat di bawah 10 gross ton (GT). “Banyak konflik di perairan karena perairan Kota Tarakan itu properti umum. Jadi, ada banyak kegiatan selain perikanan,” tambahnya.
Soal solusi, Nanda ngasih beberapa konsep. Pertama, perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah biar pengawasan dan penegakan aturan bisa berjalan sesuai kesepakatan. “Kedua, kegiatan pengawasan ini harus fokus ke pengelolaan perikanan yang tujuannya buat kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Jadi, gimana nih? Laut emang jadi sumber kehidupan buat banyak orang, tapi kalo nggak diatur dengan baik, bisa jadi ajang konflik. Yuk, kita dukung pengelolaan laut yang adil dan berkelanjutan!
